Politeknik Negeri Ketapang mendapat ijin dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang melalui surat nomor S-157/W/PB.17/KP/04.2019 untuk menggunakan kartu kredit pemerintah, langkah ini memurut Endang Kusmana Direktur Politeknik Negeri Ketapang guna mendukung modernisasi pelaksanaan anggaran dengan memanfaatkan fasilitas Kartu Kredit Pemrintah. Endang menambahkan bahwa dengan Kartu Kredit Pemerintah maka prinsip pengelolaan anggaran menjadi 1).leksibel, yaitu kemudahan penggunaan kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) / media daring, 2). Aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan dari transaksi secara tunai, 3). Efektif dalam mengurangi Uang Persediaan (UP) yang menganggur (idle cash) dan biaya dana (cost of fund) Pemerintah dari transaksi UP, 4). Akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP Kartu Kredit pemerintah.

Sementara itu Wakil Direktur II bidang umum dan keuangan Encik Eko Rifkowaty pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada pengelola keuangan terkait pelaksanaan kartu kredit pemerintah dan mungkin pihaknya akan menggunakan secara bertahap jenis-jenis kegiatan yang mana yang akan dilakukan pembayarannya melalui kartu kredit, misalnya pembayaran untuk perjalanan dinas. Menurut Encik selama ini perjalanan dinas cukup menguras Uang Persediaan tetapi dengan adanya kartu kredit pemerintah tidak akan mengganggu uang persediaan.

Direktur Politap Endang Kusmana menambahkan bahwa Kartu Kredit Pemerintah sebagai langkah Politap menuju Cashless kegiatan pembayaran yang dilakukan secara non-tunai. menurutnya ini sudah zamannya sehingga semua harus responsip dengan berbagai perubahan.