Diskusi terpumpun tentang Zona Integritas (ZI)  menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani  (WBBM)  yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2020 secara virtual. Diskusi kali ini menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan ZI WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan evaluasi pelaksanaan pada Politeknik Negeri Ketapang dan Politeknik Negeri Cilacap.

Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Prabarini Primaningsih (Auditor Utama) Kemendikbud, dilanjutkan paparan Ibu Prabarani untuk Evaluasi Hasil ZI Kemendikbud, Ibu Vinny Stephani (Auditor Pertama) untuk ZI WBK dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan paparan Bapak Heru Widodo (Auditor Madya) untuk Bimtek Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi . Selanjutnya paparan Direktur Politeknik Negeri Cilacap Dr. Ir. Aris Tjahyanto terkait Kesiapan Politeknik Negeri Cilacap menjadi Satker ZI-WBK.

Endang Kusmana Direktur Politeknik Negeri Ketapang menyampaikan Kesiapan Politeknik Negeri Ketapang menjadi Satker ZI-WBK, pada paparannya Endang menyampaikan implementasi yang sudah dilakukan Politeknik Negeri Ketapang sejak 2016 sampai 2019 dan rencana tahun 2020 yang meliputi

1. Manajemen Perubahan
   Mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi

2. Deregulasi kebijakan
   Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan yang dikeluarkan/diterbitkan Politeknik Negeri Ketapang

3. Penataan dan Penguatan Organisasi
   Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing)

4. Penataan Tata Laksana
   Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja

5. Penataan Sumber Daya Manusia
   Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi Politeknik Negeri Ketapang

7. Penguatan Pengawasan
   Mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bersih dan bebas KKN

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas.