Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting untuk Negara untuk membangun, salah satunya untuk peningkatkan kualitas daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).  Melihat keterkaitan pajak dan pendidikan serta guna mewujudkan generasi muda yang sadar pajak, Politeknik Negeri Ketapang dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat menandatangani Nota kesepahaman tentang penerapan inklusi kesadaran pajak pada kurikulum Politeknik Negeri Ketapang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2019 di Kanwil DJP Kalbar di Pontianak.

Nota kesepahaman tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis pertama antara manajemen Politeknik Negeri Ketapang dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang di kampus Politeknik Negeri Ketapang senin 9 Desember 2019.

Inklusi kesadaran Pajak merupakan upaya bersama antara Politap dan Kanwil DJP Kalbar untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik (dosen)  melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam pendidikan. Nantinya, inklusi kesadaran pajak pada pendidikan di Politap  akan disampaikan oleh Dosen-Dosen Mata Kuliah Wajib Umum kepada peserta didik mereka. Proses pembelajaran pajak dilakukan dengan menyisipkan materi pajak ke dalam Mata Kuliah Umum Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Agama.

Setelah mahasiswa mendapatkan materi kesadaran pajak, diharapkan mereka akan memahami konteks pajak sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan negara dan sebagai warga negara yang baik sudah menjadi tugas kita untuk turut serta mendukung pembangunan negara. Memiliki pengetahuan mengenai pajak berarti mereka telah ikut serta dalam membangun bangsa dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional. Melalui pajak, integrasi bangsa terjaga dengan harapan dapat menekan kesenjangan sosial, meratakan tingkat kesejahteraan serta ketersediaan fasilitas umum yang merata.

Kita berharap  dengan dilakukannya Inklusi Kesadaran Pajak pada Politeknik Negeri Ketapang, kelak di masa mendatang, generasi emas Indonesia yang bermutu dan berkarakter sadar pajak dapat terwujud. Dengan begitu, kepatuhan perpajakan yang tinggi pun dapat terwujud. Diharapkan pada tahun 2045 terbentuk generasi emas yang sadar pajak, setiap individu telah memahami bahwa menjalankan kewajiban pajak (membayar, menyetorkan, dan melaporkan pajak) sebagai salah satu kewajiban mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan mengubah hegemoni pajak dari terpaksa menjadi tren.