Ketapang, 22 Desember 2025 – Politeknik Negeri Ketapang (POLITAP) menyelenggarakan Workshop Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) dengan tema “Mewujudkan Kampus Sehat, Aman, dan Inklusif”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 22 Desember 2025, mulai pukul 07.30 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Direktorat Lantai II Politeknik Negeri Ketapang.
Workshop ini diselenggarakan dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kegiatan ini menjadi langkah strategis POLITAP dalam memperkuat peran satuan tugas serta membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang komprehensif di lingkungan kampus.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Hudaturahmah, M.Psi, Psikolog dari RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, yang menyampaikan materi terkait aspek psikologis kekerasan, dampak terhadap korban, serta pendekatan pemulihan yang berperspektif korban. Narasumber kedua, Farmi Fitri, S.Psi., M.E., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3AKB, memaparkan kebijakan, strategi, dan sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya di lingkungan pendidikan.
Workshop ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan unsur strategis di lingkungan POLITAP, antara lain Direktur, Wakil Direktur I Bidang Akademik, Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Ketua Senat, para Ketua Jurusan, Kepala PPMPP, Kepala P3KM, para Kepala Subbagian, Kepala UPA, Ketua SPI, Humas, Komandan Satpam, Ketua dan Sekretaris PPLPI, serta perwakilan organisasi mahasiswa yang terdiri dari Ketua BEM dan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
Dalam sambutannya, Direktur Politeknik Negeri Ketapang menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika.
“Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar dan bekerja, tetapi juga harus menjadi ruang yang aman, sehat, nyaman, serta inklusif bagi seluruh sivitas akademika,” ujarnya.
Direktur juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.
“Penanganan kekerasan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi, kepekaan, dan komitmen bersama, baik antara pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, maupun mitra eksternal,” tambahnya.
Melalui workshop ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan POLITAP memiliki pemahaman yang sama terkait peran dan tanggung jawab dalam pencegahan serta penanganan kekerasan, sekaligus mampu membangun budaya kampus yang saling menghormati, aman, dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika.
Politap berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan dan implementasi PPKPT sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan vokasi yang sehat, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. (Finn)
