Jakarta, 23 Mei 2025 – Politeknik Negeri Ketapang (Politap) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan dosen dan tenaga kependidikan (tendik) berstatus PPPK agar memperoleh status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini disampaikan menyusul aksi damai nasional pada 21 Mei 2025 dan pertemuan strategis bersama Mendikti Saintek, Brian Yuliarto, pada 22 Mei 2025.
Koordinator ILP Politap, Normansyah, S.T., M.T., menyampaikan bahwa seluruh civitas akademika mendukung penuh gerakan nasional ini. “Perjuangan kami belum selesai. SK PNS bukan sekadar tuntutan administratif, tapi bentuk keadilan bagi mereka yang sudah lama mengabdi,” ujarnya.
Menteri Diktisaintek dalam pertemuan tersebut mengakui adanya ketimpangan yang dirasakan oleh dosen dan tendik PPPK, mulai dari studi lanjut yang terhambat hingga akses terbatas pada jabatan struktural. Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian melalui jalur resmi antar kementerian.
Politap bersama 34 PTNB lainnya juga aktif dalam koordinasi nasional ILP. Semangat kebersamaan dan konsolidasi menjadi kunci agar perjuangan tidak terhenti di tengah jalan.
“Kami tidak boleh lengah, tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Semua langkah kementerian harus terus dikawal,” tegas perwakilan ILP kampus.
Di sisi lain, tim media kampus telah diinstruksikan untuk aktif menyuarakan perjuangan di ruang digital. Dokumentasi aksi damai, hasil pertemuan kementerian, hingga koordinasi dengan jubir presiden akan terus diviralkan demi menjaga atensi publik dan pembuat kebijakan. “No viral, no justice,” tegas mereka.
Politeknik Negeri Ketapang juga mengajak seluruh anggotanya untuk tetap aktif di media sosial, menjaga semangat kolektif, menghindari konflik internal, dan siap berkontribusi lebih demi tercapainya tujuan bersama. (finn)
